BANJARBARU - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi dan Monitoring Evaluasi Peraturan BPH Migas Nomor 4 Tahun 2025 terkait Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite secara online di Command Center Kalsel pada Rabu (3/6/2026).

Pertemuan tersebut menghadirkan pembicara utama dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), yakni Gumilar Achmad Ramadhan yang menjabat sebagai Analis Kebijakan Ahli Muda pada Kelompok Kerja Pengaturan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak.

Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Eddy Elminsyah Jaya, memaparkan bahwa edukasi ini digelar sebagai bentuk tindak lanjut atas berlakunya Peraturan BPH Migas Nomor 4 Tahun 2025 yang merombak Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 mengenai Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian JBT dan JBKP.

Menurut penilaiannya, pengelolaan serta pengawasan penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi sangat memerlukan dukungan data yang akurat, terbuka, dan terintegrasi.

Oleh karena itu, keberadaan Aplikasi XSTAR memegang peranan sangat penting dalam menyokong proses penerbitan surat rekomendasi sekaligus mendongkrak akuntabilitas dan ketepatan sasaran penyaluran BBM bersubsidi bagi masyarakat yang berhak.

“Melalui kegiatan sosialisasi ini, kami berharap seluruh peserta dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai tata cara penggunaan Aplikasi XSTAR, mekanisme penginputan data, proses verifikasi, serta berbagai ketentuan yang perlu diperhatikan dalam penerbitan surat rekomendasi pembelian JBT dan JBKP,” ujarnya.

Ia menambahkan, penyamaan persepsi antara pemerintah daerah dengan para pemangku kepentingan terkait sangat penting agar pemberian pelayanan kepada publik dapat berjalan lebih efektif, efisien, serta patuh pada regulasi yang berlaku.

Kegiatan ini diikuti oleh para kepala dinas serta utusan instansi daerah level kabupaten/kota di seluruh penjuru Kalimantan Selatan, kepala UPTD pelabuhan perikanan atau yang mewakili, deretan pejabat terkait, hingga petugas operator data Aplikasi XSTAR.

Dalam kesempatan itu, Eddy juga menekankan pentingnya sinergi dan jalur komunikasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta pihak terkait lainnya untuk mendorong pengelolaan energi yang tepat sasaran dan berkelanjutan di wilayah Kalimantan Selatan.

“Kami mengharapkan adanya sinergi dan koordinasi yang semakin baik antara pemerintah provinsi, government kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan terkait dalam rangka mendukung pengelolaan energi yang tepat sasaran dan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Selatan,” katanya.

Mewakili Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, ia pun menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada BPH Migas atas bantuan yang diberikan melalui sosialisasi ini, serta kepada semua peserta yang mengikuti jalannya acara secara aktif.

Lewat pemanfaatan Aplikasi XSTAR secara maksimal dan penerapan regulasi terbaru dari BPH Migas, proses penerbitan surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi diharapkan dapat berjalan makin tertata, transparan, serta akuntabel sehingga pasokan energi bersubsidi benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.

Agenda Sosialisasi dan Monitoring Evaluasi Peraturan BPH Migas Nomor 4 Tahun 2025 ini dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Selatan dengan target meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang energi di Kalimantan Selatan.