JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Moh. Jumhur Hidayat mencanangkan gerakan penanaman bambu berskala besar sebagai upaya pemulihan ekosistem sekaligus menciptakan sumber penghasilan baru bagi warga.

Bagi Jumhur, bambu bukan sekadar tanaman konservasi, melainkan komoditas bernilai ekonomi tinggi melalui skema perdagangan karbon yang tengah dipercepat oleh pemerintah.

Pernyataan itu disampaikan Jumhur saat menghadiri acara Sarasehan “Gerakan Menanam Bambu Selamatkan Bumi, Serumpun Bambu untuk Sejuta Manfaat” oleh Yayasan Bambu Indonesia, yang menandai dimulainya Gerakan Menanam Bambu Nusantara 2026 di Cibinong, Bogor, Minggu (14/6/2026).

1. Perdagangan karbon sebagai peluang pendapatan baru

Jumhur menjelaskan, budidaya bambu dapat diintegrasikan dalam mekanisme perdagangan karbon. Sistem ini memberikan ruang bagi perusahaan yang emisinya melebihi ambang batas untuk melakukan kompensasi melalui proyek penghijauan penyerap karbon.

“Ketika ada proses industrialisasi, tentu menghasilkan emisi. Emisi itu ada batasannya. Kalau melebihi yang diperbolehkan, maka harus di-offset dengan penanaman tertentu sehingga emisi yang keluar bisa diserap kembali,” jelas Jumhur.

Ia menambahkan, daya serap bambu terhadap karbon dapat diukur melalui metodologi khusus. Setelah terverifikasi, pengurangan emisi tersebut dapat diterbitkan menjadi sertifikat karbon yang memiliki nilai ekonomi dan bisa dipasarkan.

2. Masyarakat berpotensi meraih dua sumber penghasilan

Menurut Jumhur, model perdagangan karbon berbasis vegetasi dapat memberikan keuntungan finansial secara langsung bagi masyarakat. Selain menjual hasil budidaya bambu, warga juga bisa memperoleh pemasukan tambahan dari nilai karbon yang tercipta.

“Pohonnya aman, masyarakat dapat penghasilan. Jadi ada dua pemasukan, dari budidaya bambunya sendiri dan dari nilai karbon hasil pengurangan emisinya,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia memandang pengembangan proyek karbon bambu ini mampu membuka lapangan kerja ramah lingkungan (green jobs). Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong keterlibatan publik dalam berbagai program pemulihan lingkungan berbasis vegetasi.

3. Targetkan penanaman jutaan bambu di lahan kritis

Selain bernilai ekonomi, bambu berperan penting dalam memulihkan lahan kritis serta daerah aliran sungai (DAS). Jumhur menyebutkan bahwa saat ini terdapat sekitar 12,4 juta hektare lahan kritis di Indonesia yang memerlukan rehabilitasi secara berkesinambungan.

“Kami punya sekitar 12,4 juta hektare lahan kritis. Saya ingin mencanangkan gerakan besar-besaran menanam bambu di mana-mana. Secara nasional, jumlahnya bisa jutaan, bahkan mungkin ratusan juta bambu ditanam,” tuturnya.

Demi merealisasikan target tersebut, Jumhur mengajak komunitas lingkungan, pegiat konservasi, serta pelaku industri bambu untuk segera menyiapkan bibit dalam jumlah masif. Persiapan ini dinilai krusial agar kebutuhan bibit tercukupi saat gerakan penanaman nasional berlangsung.