FILIPINA- Pada akhir Maret 2026, Filipina mengumumkan darurat energi nasional. Penyebabnya bukan bencana alam maupun kegagalan kebijakan domestik, melainkan sebuah selat sempit yang berjarak hampir tujuh ribu kilometer dari Manila. 

Ketika Selat Hormuz lumpuh akibat perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran, negara kepulauan di Asia Tenggara itulah yang lebih dulu jatuh karena hampir seluruh minyak mentah Filipina diimpor dari Timur Tengah tanpa cadangan strategis yang memadai. Pengalaman pahit itu agaknya membekas. 

Awal Juni ini, Menteri Luar Negeri Filipina, Maria Theresa Lazaro, menyampaikan peringatan yang layak kami renungkan bersama: Laut China Selatan tidak boleh menjadi Selat Hormuz berikutnya. Kalimat itu bukan retorika kosong, melainkan lahir dari kesadaran bahwa apa yang terjadi di Teluk bisa terjadi di halaman rumah kami sendiri dengan skala kerusakan yang jauh lebih besar.

Hormuz dan Laut China Selatan berbagi tiga ciri struktural yang membuat keduanya rawan menjadi instrumen penyanderaan ekonomi global. 

Pertama, konsentrasi arus perdagangan; Hormuz menyalurkan sekitar seperlima pasokan minyak dunia, sementara Laut China Selatan dilalui sekitar sepertiga pelayaran niaga global tanpa rute pengganti yang murah. 

Kedua, jarak antara insiden dan eskalasi sangat pendek. Di Laut China Selatan, bahan bakarnya sudah tersedia: penyemprotan meriam air, pengusiran nelayan, hingga latihan tembak yang saling berbalas, sehingga hanya menunggu percikan. Ketiga, korban pertama selalu negara ketiga yang terkena lonjakan inflasi energi dan tekanan fiskal.

Tahun ini sebenarnya merupakan tahun penuh harapan bagi diplomasi Laut China Selatan. Filipina, selaku Ketua ASEAN 2026, menargetkan naskah Code of Conduct rampung pada akhir tahun. Namun, realitas strategis bergerak ke arah sebaliknya.

 Latihan militer Balikatan 2026 menjadi edisi terbesar dalam sejarah dengan keterlibatan tujuh negara, termasuk pengiriman pasukan tempur Jepang untuk pertama kalinya sejak 1945. Dua jalur, yakni diplomasi dan deterensi, tidak berjalan saling melengkapi, melainkan saling menggerus kepercayaan. 

Bagi Beijing, langkah membangun keyakinan menjadi tidak meyakinkan ketika Manila merangkul arsitektur pertahanan Washington dan Tokyo. Bagi Manila, perundingan kode etik kehilangan makna ketika nelayan terus diusir dari perairan sendiri. Hasilnya adalah stabilitas semu.

Di tengah situasi ini, Jakarta memikul tanggung jawab moral karena tenggat penyelesaian Code of Conduct pada 2026 adalah warisan diplomasi yang didorong Indonesia pada 2023. Indonesia memiliki modal unik sebagai negara bukan pengklaim namun tidak tunduk pada klaim sepihak. 

Modal tersebut kini perlu naik kelas menjadi perancangan mekanisme. Indonesia sebaiknya mendorong kode etik yang memuat protokol komunikasi insiden laut yang menjangkau penjaga pantai dan milisi maritim, mekanisme pelaporan insiden terbuka, serta jaminan bahwa kode tersebut tidak menegasikan putusan arbitrase 2016. 

Pelajaran Hormuz juga menuntut agenda ketahanan energi sebagai urusan keamanan bersama ASEAN agar kawasan tidak menjadi alat penyanderaan ekonomi dunia.